Rencana Gelar Pahlawan Nasional untuk Mantan Presiden Soeharto Dikecam

Jakarta (18/10/10) Pemerintah melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dipimpin oleh Djoko Suyanto menominasikan sepuluh tokoh yang dianggap layak menyandang gelar Pahlawan Nasional. Diantara nama-nama besar seperti Ali Sadikin dan Abdurahman Wahid, ada nama mantan Presiden Soeharto di dalam daftar nominasi ini. Berbagai kecaman pun muncul. Salah satunya, Komnas HAM, yang berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertimbangkan kembali  rencana  pemberian gelar pahlawan nasional pada mantan Presiden Suharto. “Pemerintah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan jasa Soeharto pada pembangunan di Indonesia, tapi juga melihat sejarah kejahatan HAM masa lalu, saat Soeharto menjadi presiden,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh (18/10/10).

Hal senada juga diungkapkan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KOTRAS dan Jaringan solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM untuk Keadilan. Mereka menolak rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto. Mereka bahkan menantang pemerintah untuk melakukan uji nama atau kelayakan nama Soeharto ke publik. Dalam jumpa pers di kantor KONTRAS Jakarta, hari ini, Koordinator KONTRAS Haris Azhar mengatakan, pemberian gelar pahlawan seharusnya diberikan pada orang atau tokoh yang memberikan kontribusi pada banyak orang, serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan, bukan hanya didasarkan oleh jabatan dan prosedural semata. Haris khawatir, timbul kerancuan makna pahlawan nasional kalau Soeharto terpilih. Haris juga menilai, rencana pemberian gelar ini adalah langkah kontradiktif dalam upaya mendorong penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa rezim Soeharto.

Pada kesempatan yang sama, Sumarsih, ibu salah satu korban peristiwa semanggi satu mengatakan, ia bersama korban pelanggaran HAM lainnya akan segera mengirimkan surat penolakan pemberian gelar pahlawan pada Soeharto pada Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementrian Sosial dengan tembusan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sumarsih menilai, pada masa Soeharto terjadi banyak kasus pelanggaran HAM, mulai dari peristiwa tahun 1965, timor-timur, tanjung priok sampai Trisakti 1998. Fakta-fakta inilah yang membuat Soeharto tidak patut dijadikan teladan.(bas/ww/eko)