PT. Inalum Jadi Milik Indonesia 100 Persen Pada 1 November 2013

            Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Bappeda Provsu), Riadil Akhir Lubis mengatakan, itu masih proses dan pembahasan di Komisi VI dan bukanlah keputusan muthlak dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, keputusan rapat yang berlangsung di Komisi VI tersebut nantinya akan diserahkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk disetujui, sehingga hasil rapat tersebut bukanlah keputusan muthlak terhadap pengelolaan PT Inalum. Untuk itu, lanjutnya, Pemprov Sumut akan melakukan pertemuan dengan 10 Kabupaten dan Kota yang berada di kawasan Danau Toba dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan untuk membicarakan hasil rapat di Komisi VI itu.

            Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rapat bersama pemerintah dengan Komisi VI DPR RI yang dihadiri oleh Pemprov Sumut bersama 10 pemerintah kabupaten dan kota di kawasan Asahan, Selasa (22/10) malam, Komisi VI mempersilahkan pemerintah melanjutkan pengambilalihan PT Inalum.

 “Terpenting itu adalah Inalum menjadi milik Indonesia 100 persen pada 1 November 2013. Karena saya mendengar daerah minta bagian dan ini bisa dibicarakan nanti setelah milik Indonesia,” kata Dahlan, hari ini.

            Bila Pemda tetap memaksa meminta bagian untuk mengelola Inalum, maka dapat menghambat proses pengambilalihan. “Waktu kan sudah dekat, tidak bisa dibicarakan dengan daerah satu atau dua hari. Nanti kalau diributkan sekarang bisa tidak jadi Inalum milik Indonesia,” ucap Dahlan. ‚ÄúLebih jauh Dahlan menjelaskan, jika Inalum seluruhnya dikuasai Indonesia maka keuntungannya sangat besar, karena di perusahaan tersebut memproduksi listrik yang sangat besar. 

 “Di Inalum ada pembangkit listrik 600 mega watt dan harganya sangat murah sekali yaitu 3 sen per KWH. Dengan harga sebesar itu dan nantinya di jual ke PLN 6 sen per KWH maka untung pemerintah mencapai triliunan,” tutur Dahlan.

Sumber : Waspada Online