Presiden SBY Minta Pelaku Teror di Papua di Tindak Tegas

Jakarta (12/06/2012) Pemerintah menegaskan aksi penembakan yang belakangan marak terjadi di Papua tidak boleh dibiarkan. Untuk itu  tindakan penegakan hukum perlu dilakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan pidato pengantar sidang kabinet terbatas bidang Polhukkam di kantor presiden, Jakarta hari ini. Presiden Yudhoyono mengatakan  penegakan hukum diperlukan untuk mengatasi keadaan di Papua.

Menurutnya  apa yang dilakukan aparat keamanan terhadap kaum separatis bersenjata tidak ada kaitannya dengan Hak Asasi Manusia  mengingat apa yang dilakukan kelompok separatis selama ini dinilai sudah melanggar hukum. Presiden Yudhoyono menegaskan   hukum dan keamanan mesti ditegakkan agar bisa melindungi masyarakat.

Presiden Yudhoyono mengakui aksi teror penembakan beruntun yang terjadi di Papua memang tergolong kecil baik dari segi cakupan wilayah dan korban yang jatuh. Namun tetap menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan tindakan hukum dan memulihkan rasa aman masyarakat yang terganggu akibat aksi teror tersebut. Presiden Yudhoyono menambahkan Papua adalah bagian dari Indonesia sebagai negara berdaulat.

Untuk itu penegakan hukum sepantasnya harus dilakukan sesuai yuridiksi Indonesia. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Letjen, Marciano Norman memastikan serentetan penembakan terhadap warga sipil maupun aparat penegak hukum di Papua dan Papua Barat memiliki muatan politis. Menurutnya ada keterkaitan antara penembakan oleh orang tak dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka. (eko/pum)