Presiden SBY Minta Kontrak Karya Minerba Ditinjau Ulang

Jakarta (07/08/2012) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar sumber energi alternatif di Indonesia dioptimalkan pengembangannya sehingga bisa memancing investasi besar dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Demikian disampaikan Presiden Yudhoyono saat memberikan pengantar dalam sidang kabinet terbatas di kantor Pertamina Jakarta hari ini. Presiden Yudhoyono yakin bila hal tersebut bisa dilakukan maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat pesat.

Presiden juga meminta agar jajarannya mematangkan kebijakan strategis dan program aksi yang tepat dibidang energi. Menurutnya dengan meningkatnya penduduk dunia yang tembus angka 7 miliar maka kebutuhan energi akan meningkat signifikan, sedangkan dari sisi suplai tidak selalu bisa mengikuti. Untuk itu, Indonesia yang punya sumber energi yang relatif cukup harus bisa mengelola dan menggunakannya dengan baik agar pemerintah bisa bertahap menurunkan besaran subsidi sampai angka signifikan dan hajat hidup rakyat tidak terganggu.

Dalam kesempatan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memerintahkan jajarannya khususnya kementerian terkait, untuk segera merespons sejumlah kontrak karya pertambangan masa lalu yang dinilai sudah tidak relevan pada saat ini. Penjualan mineral dan batubara secara langsung juga akan dihentikan. Solusinya pemerintah meminta perusahaan tambang dan mineral untuk mengolah terlebih dahulu batubara dan mineral dari Indonesia untuk kemudian baru mengekspornya.

Kontrak jangka panjang yang sudah ada kata Presiden bisa ditinjau ulang dengan menertibkan kontrak yang tidak adil dengan cara baik sehingga lebih menguntungkan negara. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, menurut presiden harus lebih bekerja keras dalam menyelesaikan masalah kontrak karya terebut. Jika tidak, Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tidak bisa memberikan hasilnya kepada rakyat Indonesia dengan maksimal. Menurut presiden Yudhoyono minimal setiap hasil alam yang dikeruk dari Indonesia, harus dapat diolah pula di dalam negeri.

Presiden Yudhoyono mengakui proses perijinan usaha pertambangan di daerah banyak yang bermasalah ketika berganti kepala daerah. Untuk mengatasinya nantinya Presiden akan memberikan kewenangan penuh pada Gubernur dalam bentuk peraturan pemerintah. Dengan penertiban ijin tambang ini diharapkan penerbitan ijin usaha tambang bisa menguntungkan bagi daerah  bukan sekelompok orang. (eko/pum)