Perlu Survei Harga Sebelum Tetapkan APBD

Kegiatan rapat komisi dan badan anggaran atau Banggar, yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, secara umum berjalan lancar dan cukup profesional. Hal ini terlihat dari data dan reasoning yang memadai dan diskusi yang cukup konstruktif.

Seperti dikutip dari Pikiran Rakyat dot com, penanggung jawab Tim Koordinasi dan Supervisi  KPK, Nur Arif Patrantoro mengatakan, Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Jabar bahkan sudah mendapat sertifikasi ISO 9001, hingga periode Desember 2012. Namun, KPK menemukan masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam penyusunan APBD. Penetapan jumlah anggaran pada setiap SKPD, belum seluruhnya mengacu pada RKPD.