Pemprov DKI Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dari BPK

Jakarta (30/05/2012) Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI tahun anggaran 2011 Jakarta dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Hal ini adalah yang pertama kalinya diperoleh Pemprov DKI Jakarta dalam sejarah pemeriksaan laporan keuangan daerah yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan  atau BPK. Dalam konfrensi pers di Gedung DPRD DKI Jakarta hari ini  Kepala BPK DKI Jakarta Blucer Rajagukguk mengatakan selama tiga tahun berturut-turut sebelumnya laporan keuangan daerah DKI mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP dari BPK.

Blucer menjelaskan  dasar utama pemberian opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah ini  adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan  dalam semua hal yang material dibandingkan dengan Standar Akuntasi Pemerintahan. Meski demikian, dengan predikat WTP ini bukan berarti kebenaran mutlak atas suatu transaksi dan bebas dari korupsi  melainkan kewajaran atas hal-hal yang material atau yang signifikan atas penyajian laporan keuangan.
 

Foke Puas Atas Predikat WTP Dari BPK

Menanggapi hasil laporan keuangan BPK ini, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi bowo mengatakan  laporan keuangan yang diperiksa atau diaudit BPK DKI berjumlah Rp 33 Triliun dengan aset daerah melampaui Rp 400 Triliun. Menurutnya hal ini adalah perolehan yang cukup besar mengingat pada 2007 lalu  BPK masih menilai laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta masih belum berjalan dengan baik atau disclaimer. Ia berharap predikat ini bisa diteruskan di tahun-tahun berikutnya.

Ia juga mengklaim dengan predikat WTP ini  laporan keuangan Pemprov DKI sudah disajikan sesuai standar  memadai dan tidak menafsirkan hal yang keliru. I-Listeners, Untuk pencapaian WTP ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraihnya bersama dua provinsi lain yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam melakukan pemeriksaan ini  BPK memeriksa empat laporan dalam pelaksanaan APBD DKI 2011  yaitu laporan realisasi anggaran 2011  laporan arus kas  laporan neraca keuangan per 31 Desember 2011  dan catatan laporan keuangan 2011. (eko/din)