Kinerja SBY-Boediono Lemah di Bidang Hukum dan HAM

Jakarta (19/10/10) Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta menilai kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di bidang penegakan hukum dan HAM masih kurang. Ketua LBH Jakarta Nurcholis dalam jumpa pers di YLBHI Jakarta, hari ini, menjelaskan rapor merah ini terlihat dari tiga indicator, yaitu gagalnya regulasi perppu menjadi Undang-Undang, revisi Undang-Undang KUHAP dan KUHP yang belum tuntas, dan Rencana Aksi Nasional HAM yang tidak konsisten. Nurcholis menambahkan, meski Presiden Yudhoyono membentuk satgas mafia hukum, akar masalah mafia hukum tetap tidak terselesaikan. Ia menilai, perlu ada sistem kontrol sistemik lewat revisi KUHAP, serta pengawasan  otoritas penyidik polisi dan jaksa  Hakim Komisaris.

Masih tentang kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa enggan berkomentar tentang kinerjanya yang dianggap tidak optimal, sehingga direkomendasikan oleh Lembaga Survey Indonesia untuk direshuffle dari jajaran menteri kabinet. Ditemui di Jakarta, hari ini, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan, tidak bisa menilai kinerja lembaganya sendiri. Tapi Marty menyebutkan, Indonesia selama setahun terakhir sudah mencapai banyak prestasi. Marty mencontohkan, di tingkat ASEAN, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya  dengan kembali menjadi chairman untuk tahun 2011. Sementara di tingkat bilateral regional, hubungan dengan Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok dan India semakin dekat. Indonesia juga memiliki suara terdepan dalam menyikapi berbagai isu internasional.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia menilai ada beberapa kementerian yang kinerjanya sangat layak dievaluasi secara serius oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa menteri tersebut diantaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perdagangan, Menteri Percepatan Daerah Tertinggal, dan Menteri Pertanian.(bas/ww/ajg)