Jokowi Minta Adanya Sanksi Tegas Menyusul Bentrok Batam

Jakarta [20/11] – Presiden Joko Widodo meminta Kapolri dan Panglima TNI menerapkan sanksi tegas bagi personelnya menyusul berulangnnya kasus bentrok TNI-Polri di Batam. Hal ini disampaikan Menkopolhukam Tedjo Eko Purjianto usai bertemu dengan Presiden Jokowi di kantor presiden, Jakarta, Kamis [20/11]. 

Menurut Tedjo, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah berada di Batam untuk mengendalikan situasi. Tedjo pun membenarkan bentrok semalam terjadi akibat kasus bentrok sebelumnya. Berawal dari saling ejek di jalan, para personel TNI dan Brimob Polri kembali bersitegang. 

“Gembok gudang senjata dirusak kemudian akibat provokasi temannya, senjata dibawa dan menembakannya ke udara. Jadi tidak diarahkan orang per orang,” ujar Tedjo.

 Dengan kasus ini, Menkopolhukam minta para kepala satuan TNI dan Polri di daerah untuk membina personelnya dengan baik. Kegiatan bersama kata Tedjo harus digalakkan kembali. Ia juga menegaskan opsi atas solusi persoalan ini bisa saja pada upaya pemindahan lokasi kesatuan agar tidak berdekatan.

 “Ini bisa terjadi di mana-mana apabila pimpinan-pimpinan di daerah tidak memberikan pembinaan secara benar, diberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal, antar instansi militer di sana. Dengan tidak ada interaksi semacam ini, mereka menganggap anggota lain adalah orang lain. Tetapi ketika mereka sering diajak kerja sama dan kerja bakti antar-masyarakat, kerjasama antara polri dan TNI saya kira ini akan merasa sebagai saudara,” ungkap Menkopolhukam Tedjo Eko Purjianto di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis [20/11].

 Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan bagi aparat TNI dan Polri yang bentrok semalam, Tedjo memastikan sanski mulai pemidahan tugas hingga pemecatan bisa dilakukan. Sementara, korban yang meninggal dunia, Tedjo mengaku belum menerima laporan pasti. Namun, informasi korban yang dibawa ke rumah sakit akibat bentrokan bisa saja berasal dari pecahan kaca yang mengenai personel di lokasi. ¬´ [foto Antara]