![Cerita di Balik Syuting Petualangan Sherina 2! [NGOBROL BARENG]](https://iswaranetwork.com/wp-content/uploads/2023/10/Cerita-di-Balik-Syuting-Petualangan-Sherina-2-NGOBROL-BARENG-180x135.webp "Cerita di Balik Syuting Petualangan Sherina 2! [NGOBROL BARENG]")
Jakarta [04/09] – Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diharapkan membentuk gugus tugas pemberantasan mafia sumber daya alam. Desakan ini diungkapkan Koordinator Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Kamis [04/09]. Chalid yakin, pemberantasan mafia ini bisa menyelamatkan defisit APBN yang nilainya mencapai Rp 500 triliun.
“Hal ini mencakup mafia di sektor kehutanan, illegal fishing, sampai pertambangan,” ujar Chalid. Menurut Chalid, untuk memperbaiki kembali lingkungan yang rusak secara terukur dan terintegrasi, sebagai langkah awal pemerintah harus menghentikan sementara pemberian izin penggunaan kawasan hutan sampai tata kelola kehutanan diperbaiki.
Chalid menambahkan, demi perbaikan lingkungan hidup, pihaknya juga mengusulkan pemerintahan mendatang membuat Kementrian Koordinator Lingkungan Hidup. Ia berpendapat, saat ini kementrian yang menangani masalah sumber daya alam terbagi dalam dua Kementerian Koordinasi.
Kementerian Kehutanan, Pertanian dan ESDM di bawah Kemenko Ekonomi Industri sehingga berorientasi eksploitasi, sementara Kementerian Lingkungan Hidup di bawah Kemenko Kesejahteraan Rakyat berorientasi perbaikan.
“Hal ini membuat koordinasi perbaikan tata kelola sektor sumber daya alam sulit terpenuhi,” jelas Chalid. ¬´ [foto Antara]
