JK Targetkan Swasembada Pertanian Tahun Depan

Menurut JK, untuk mencapai swasembada pangan, beberapa hal diperlukan, antara lain penyemaian bibit yang benar dan tepat waktu, pemberian pupuk tepat waktu, pengairan yang direhabilitasi, dan tenaga penyuluh.

“Nah ini pertanian harus tepat waktu. Telat seminggu, habis sudah, nggak bisa lagi dan bibitnya harus yang betul, bersertifikat, karena itu dalam hal ini susah tender yang beginian, tidak perlu tender, harga ditentukan,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin [15/12].

Pernyataan diberikan JK saat memberikan pengarahan sebelum penandatanganan surat edaran bersama tentang upaya khusus mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai.

Hadir juga dalam acara ini, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono, Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen [Pol] Badrodin Haiti, serta Jaksa Agung HM Prasetyo.

JK menilai penunjukkan langsung untuk bibit, pupuk, dan pengadaan irigasi tersier diperbolehkan jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk meyakinkan pihak lapangan bahwa penunjukkan langsung ini diperbolehkan, pemerintah menandatangani surat edaran bersama yang ditandatangani Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Pemerintah diwakilkan Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan.

“Agar Kepolisian dan Kejaksaan di pusat sampai Kapolsek, sampai Kejari mengetahui bahwa ini tidak melanggar aturan, tidak melanggar udang-undang, tidak melanggar perpres. Sebenarnya tanpa surat edaran tidak apa-apa, tapi pengalaman kita di Indonesia orang lebih cepat dan berani itu kalau didukung oleh penegak hukum. Untuk mencegah hal-hal yang mereka kuatirkan walaupun sebenarnya bapak polisi baru pelototin, dia sudah ketakutan,” ungkap Kalla. « [foto Antara]