Indeks Integritas Layanan Publik Tahun Ini Naik

Jakarta (28/11/2011) Rata-rata nilai indeks integritas nasional layanan publik di kementerian dan lembaga pemerintah tahun 2011 lebih baik dari sebelumnya. di tahun 2010 indeks integritas nasional layanan publik memiliki nilai 5,42, sementara tahun ini mendapatkan nilai 6,31. Nilai ini diatas nilai standar 6 yang ditetapkan KPK. di kantor KPK Jakarta, wakil ketua KPK bidang pencegahan, Mohammad Jasin mengatakan, indeks ini menunjukan tingkat pencegahan korupsi pada sektor layanan publik sehingga lembaga yang nilainya tinggi memiliki tingkat pencegahan korupsi yang baik. Meski begitu, Nilai indeks yang tinggi tidak berarti lembaga tersebut bebas dari praktik korupsi. sementara lembaga yang memiliki nilai dibawah standar yang ditetapkan KPK bisa diindikasikan masih terjadi praktik korupsi pada layanan publiknya.

Pada tahun ini, ada 43 persen atau 37 dari 89 lembaga pemerintah yang nilainya masih dibawah nilai rata-rata nasional. Menurut Jasin, KPK akan menyerahkan hasil survei ini pada masing-masing lembaga 6 Desember mendatang sekaligus memberikan evaluasi perbaikan yang mesti dilakukan. Sementara lembaga yang tidak menunjukan itikad serius untuk memperbaiki diri akan dilaporkan pada Presiden, seperti yang dilakukan KPK terhadap Kementrian Agama dalam pengelolaan ibadah haji. Wakil ketua KPK bidang pencegahan, Mohamad Jasin menambahkan, KPK menyarankan supaya semua unit layanan publik dan instansi pemerintah memberikan perhatian serius pada upaya pencegahan korupsi dengan edukasi dan pengelolaam pengaduan masyarakat pengguna layanan. Selain itu, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pelayanan bisa dilakukan secara transparan, cepat dan adil. I-listeners, tahun ini instansi yang memiliki nilai integritas paling tinggi adalah pemerintah kota Dumai, Kepulauan Riau. Sementara 3 instansi yang memiliki nilai paling rendah adalah pemerintah kota Serang, Depok dan Metro. Survei ini dilakukan mulai April sampai Oktober lalu dengan melibatkan sekitar 15 ribu responden pengguna layanan publik di masing-masing instansi. (eko/ary)