Jakarta [09/06] – DPR dalam waktu dekat bakal memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko terkait adanya dugaan pengerahan Bintara Pembina Desa atau Babinsa, untuk meminta masyarakat mendukung salah satu capres-cawapres dalam pemilu presiden 9 Juli mendatang. Di Gedung DPR Jakarta, senin [09/06/2014] Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, kejadian ini menunjukkan adanya pelanggaran dan pengabaian terhadap perintah Presiden, karena Presiden sudah memerintahkan secara terbuka dengan tegas bahwa TNI harus Netral dalm Pemilu 2014.
Pramono menambahkan, DPR juga bakal memanggil Polri dan Kepala Staf Angkatan Darat untuk mempertanggungjawabkan peristiwa ini. Pramono menilai, ada sesuatu yang tidak harmonis dalam tubuh TNI karena terlihat dari perbedaan peryataan yang diungkapkan oleh Panglima TNI dengan KSAD terkait pengerahan Babinsa ini.
Di tempat terpisah, Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Nelson Simanjuntak menyatakan tidak ada pelanggaran pemilu dalam kasus pendataan preferensi pilihan warga dalam Pemilu Presiden 2014 yang dilakukan anggota Bintara Pembina Desa [Babinsa]. Meski demikian, kegiatan itu diakui menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Menurut Nelson, kesimpulan tersebut diambil oleh Bawaslu berdasarkan hasil pemeriksaan beberapa pihak. Termasuk, keterangan salah seorang warga Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. ¬´ [foto Antara]