I-Fakta-Jakarta

KPK Periksa Anggota DPR Terkait Kasus Hambalang

Jakarta (27/02/2013), KPK memulai proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

KPK Belum Keluarkan Sprindik Siti Fadjriah

Jakarta (27/02/2013), KPK belum mengeluarkan surat perintah penyidikan atau sprindik Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Fadjriah

KPK Periksa Sri Mulyani di Amerika Serikat Pekan Depan

Jakarta (27/02/2013), KPK rencananya minggu depan kembali memeriksa Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai saksi terkait kasus Bank Century.

Kecelakaan Maut di Puncak Cianjur Tewaskan 15 Orang

Jakarta (27/02/2013), kecelakaan maut kembali terjadi di Jalur Cianjur, Jawa Barat. Bus pariwisata PO Mustika Mega Utama, hilang kendali dan menabrak tebing di sekitar Ciloto, Cianjur, Jawa Barat  pada siang hari tadi.

berita 4 - TKI satinah

Kemenkum HAM: Pembayaran Diyat Beratkan Pemerintah

Jakarta (25/03) - Kementerian Hukum dan HAM menyoroti masalah diyat yang harus dibayarkan pemerintah Indonesia terkait kasus Tenaga Kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi

Pemprov DKI Bentuk Komite Medis

Jakarta (26/02/2013), Pemprov DKI Jakarta akan membentuk komite medis untuk mengawasi program Kartu Jakarta Sehat atau KJS. Di kantornya hari ini Wakil Gubernur DKI...

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Terima Tunjangan Dana Operasional

Jakarta (26/02/2013), Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan menerima dana tunjangan operasional tahun 2013 sebesar Rp 26,6 milyar. Di Balaikota jakarta hari ini,...

Kasus Hambalang Jadi Penghambat Pencalonan Agus Marto Sebagai Gubernur BI

Jakarta (26/02/2013), proses pemeriksaan KPK terhadap Menteri Keuangan Agus Martowardoyo di kasus Hambalang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi Agus Martowardoyo menjadi Gubernur Bank Indonesia.

TNI Tuntut Komisioner Komnas HAM Minta Maaf

Jakarta (26/02/2013), TNI mengecam pernyataan anggota Komnas HAM, Natalius Pigai yang menyebut anggota TNI lalai dalam tugas sehingga menjadi korban penembakan kelompok sipil bersenjata di Papua.

Koalisi Anti Pencurian Ikan Laporkan Potensi Kerugian ke KPK

Jakarta (26/02/2013), Koalisi Anti Pencurian Ikan melaporkan potensi kerugian negara mencapai Rp 80 triliun per tahun akibat pengambilan ikan kapal asing di wilayah Indonesia tanpa izin.