I-Fakta-Jakarta

Pemprov DKI Himbau Sekolah Cegah Tawuran Antar Pelajar

Jakarta (23/04/2012) Pemprov DKI Jakarta siap mencegah terjadinya tawuran usai Ujian Nasional tingkat SMP. Hal ini dilakukan agar kejadian seperti tawuran usai UN tingkat...

Kemdikbud Terima 225 Aduan Soal UN Tingkat SMP

Jakarta (23/04/2012) Posko pengaduan Ujian Nasiona SMP Madrasah Tsanawiyah dan SMP Luar Biasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima 225 pengaduan terkait pelaksanaan Ujian Nasional...

Mulai Mei 2013, Warga DKI Bisa Bayar PBB via Online di...

Jakarta (17/04/2013), mulai Mei 2013, Warga DKI Jakarta bisa membayar pajak bumi dan bangunan secara online di kantor pos.

Foke Optimis Siswa di DKI Lulus UN 100 Persen

Jakarta (23/04/2012) Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama atau SMP hari ini digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Ditemui usai memantau pelaksanaan Ujian Nasional...

Kepala Daerah Diminta Ikut Awasi Kuota Konsumsi BBM

Jakarta (23/04/2012) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral atau ESDM meminta Kepala Daerah ikut mengawasi konsumsi kuota bahan bakar minyak. Jika tidak diawasi, dikhawatirkan kuota...

Bawaslu Dukung Langkah KPU Yang Cabut Aturan Pembredelan Media

Jakarta (17/04/2013), Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mendukung langkah KPU yang menghapuspaksa yang memuat sanksi pembredelan bagi media.

Mantan Walikota Cilegon Jadi Tersangka Korupsi

Jakarta (23/04/2012) KPK menetapkan mantan walikota Cilegon berinisial AS  menjadi tersangka kasus dugaan korupsi  dalam proyek pembangunan dermaga Kubang Sari, Banten tahun 2010. Di...

Nunun Dituntut 4 tahun Penjara

Jakarta (23/04/2012) Terdakwa kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bnk Indonesia di Komisi 9 DPR tahun 2004, Nunun Nurbaeti  dituntut 4...

820 ribu e-KTP Sudah Dibagikan di Jakarta Barat

Jakarta (20/04/2012) Dinas kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta sudah membagikan 820 ribu KTP elektronik atau e-KTP di Jakarta Barat. Sejak pekan lalu Kementerian...

KPU Hapus Aturan Soal Sanksi Pembredelan Media

Jakarta (17/04/2013), Komisi Pemilihan Umum atau KPU menghapus pasal 46 ayat 1 huruf f Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur tentang sanksi media dalam pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.