I-Fakta-Jakarta

Jakarta (28/08) DPR meminta Pemerintah memberikan insentif lebih agar harga kedelai di dalam negeri tidak terus naik  menyusul nilai rupiah yang masih melemah.

Jakarta (29/10)-  Korps Brimob akan mengusut kematian anggotanya Brigadir M. Syarif Mappa  yang menjadi korban pembacokan hingga tewas

Jakarta (04/04) Panglima TNI Jenderal Moeldoko kembali menegaskan institusinya akan netral dalam Pemilu 2014. Hal ini disampaikan Moeldoko saat menggemar coffee morning di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (04/04/2014). Moeldoko menegaskan, dirinya sudah memerintahkan langsung kepada para Panglima Komando utama atau Pangkotama untuk menekankan sifat netralitas pada diri anggota TNI, baik dalam pemilu legislatif 9 April maupun pemilu presiden 9 Juli 2014.

Jakarta (28/08) KPK akan memberi sanksi pada ketua SKK Migas non aktif, Rudi Rubiandini  karena menerima kunjungan wartawan di dalam rutan KPK

Jakarta (29/10) - Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali meletus pada Selasa siang (19/10). Dalam pesan singkatnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan tinggi letusan Gunung Sinabung siang tadi mencapai 1.500 meter ke arah timur.

Jakarta (04/04)  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mencabut dana bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Hal ini dilakukan sebagai tidnak lanjut atas instruksi KPK yang melarang pemerintah daerah untuk mengeluarkan dana bansos selama pelaksanaan kampanye.

Jakarta (28/08) - Sejumlah calon peserta konvensi Partai Demokrat mengikuti sesi wawancara dan diskusi dengan Komite Konvensi

Jakarta (04/04) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di kementrian Kesehatan. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, pimpinan sudah menandatangani surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka. Hal ini setelah KPK dan Polri sepakat untuk melimpahkan kasus ini untuk ditangani KPK.

Jakarta (29/10) - Pemerintah menjamin tidak akan mengurangi kewenangan KPK dalam revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP)

  Jakarta - Polri dan Ombudsman RI memperpanjang nota kesepahaman tentang penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat. Di kantor Ombudsman RI, Ketua Ombudsman, Danang...