Empat instansi adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan DKI. Di Balai kota Jakarta, Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan temuan itu berdasarkan hasil audit APBD DKI 2012 dimana ditemukan kegiatan baru yang tiba-tiba muncul dengan nilai Rp 1,068 triliun yang tidak sesuai dengan prosedur anggaran yang normal. Untuk itu, Mardiasmo meminta, Pemprov DKI Jakarta untuk segera menerapkan sistem e-budgeting dalam penyusunan APBD DKI Jakarta sehingga anggaran siluman bisa diminimalkan atau dihilangkan.