Ahok: Jika Dibiarkan, Monas Bisa Jadi Tempat Prostitusi

Jakarta [01/07] – Pemprov DKI Jakarta tidak akan mentolelir Pedagang Kaki Lima [PKL] di Kawasan Monas Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan visi Jakarta yang lebih modern, rapi, dan manusiawi. 

Di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, [01/07], Plt Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembiaran PKL bisa membuat Monas terlihat kumuh dan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi lokasi prostitusi.

“Kalau kemarin nggak saya sikat Monas, 82 hektar luas kawasan Monas itu bisa dipenuhi 20.000 PKL. Mereka bisa jualan, kemping, bikin tenda, malah bisa ada bisnis prostitusi di situ,” ujarnya.

Menurut Ahok, PKL ada karena memang saling membutuhkan antara pengunjung. Meski begitu, cara mereka berjualan di Monas dinilai salah, karena masih membayar lapak ke preman dan bukan langsung ke Pemprov DKI.

Untuk itu, Ahok berencana menegakkan Perda nomor 8 tahun 2010, tentang ketertiban umum. Sebelumnya, ratusan PKL ditertibkan dan dilarang berjualan lagi di Kawasan Monas dan hanya boleh berjualan di Lapangan IRTI.

“Tinggal sekarang Perda-nya jangan dibuat tidak masuk akal. Saya buat Pergub gampang tinggal ditandatangan. Nantinya para PKL itu bakal kita suruh bayar ke Pemprov, bukan ke preman. Visi kita kan Jakarta itu harus modern, layak huni, tertata rapi, dan manusiawi,” jelas Ahok. ¬´ [foto Antara]