Agung Laksono Bahas Akses Sanitasi

Jakarta [18/09] – Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengakui tantangan berat dihadapi dalam penyediaan universal akses 100 persen sanitasi. Meski berat, para bupati dan walikota se-Indonesia diharapkan untuk mendukung penyediaan sanitasi sehat dengan mengalokasikan dana APBD minimal dua persen untuk pembangunan sanitasi pemukiman.

“Perlu koordinasi yang kuat pada tingkat pusat dan daerah, di mana program kebijakan yang ada pada tiap kementerian harus dibicarakan sehingga saling mendukung percepatan air bersih dan sanitasi,” ujar Menkokesra Agung Laksono dalam Pembukaan Pertemuan Puncak ke-14 Walikota dan Bupati untuk Pembangunan sanitasi yang lebih baik di Sasana Budaya Ganesha Bandung, Kamis [18/09].

Menkokesra Agung Laksono menjelaskan tantangan bidang sanitasi menyangkut adanya gap layanan sebesar 120 juta jiwa, yaitu 53 juta di kawasan perkotaaan dan 66 juta di kawasan pedesaan. Dengan kondisi itu, pemerintah merumuskan isu strategis di bidang sanitasi dan air minun, diantaranya, menjamin ketahanan air melalui pengelolaan sumber daya air [SDA] terintegrasi.

Agung juga menambahkan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi akan terwujud jika ada keserasian antar pusat dan daerah. Pemerintah pusat sendiri kata Agung akan mengeluarkan aturan berupa Perpres oleh Presiden SBY yang menjadi payung hukum sebagai dasar bagi walikota/bupati untuk mengeluarkan kebijakan pro sanitasi dan air bersih. ¬´ [foto Antara]