Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta Basuki Hari Saksana di Yogyakarta, Selasa, mengungkapkan “Tidak ada hubungannya dengan lambatnya pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah 2014. Peraturan Wali Kota Yogyakarta diterbitkan karena memang dibutuhkan,” ungkapnya. Dia mengungkapkan, jumlah peraturan wali kota yang diterbitkan pada Januari hingga Maret tahun ini justru lebih sedikit dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 30 peraturan. Sepanjang 2013, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan 90 peraturan wali kota. “Bapak Wali Kota Haryadi Suyuti, sudah berpesan agar tidak terlalu banyak mengeluarkan peraturan wali kota,” kata Basuki.
Basuki menjelaskan dari sembilan peraturan wali kota yang diterbitkan, empat di antaranya berhubungan dengan mekanisme pengaturan keuangan karena peraturan daerah tentang anggaran belum dapat disahkan pada akhir 2013. Sedangkan peraturan lainnya, lanjut Basuki, lebih banyak mengatur mekanisme internal di lingkungan pemerintah daerah, seperti sistem pengukuran kinerja pegawai, kewajiban hotel berlangganan air di Perusahaan Daerah Air Minum, peraturan kenaikan tarif tiket masuk Taman Pintar, serta tentang perlindungan hak penyandang disabilitas. Namun demikian, Basuki menambahkan, penerbitan peraturan wali kota juga bisa terkait dengan lambatnya pembahasan raperda di legislatif. “Ada kemungkinan kami akan menerbitkan peraturan wali kota tentang aturan apartemen atau kondominium jika pembahasan rancangan peraturan daerah tidak juga bisa segera diselesaikan. Peraturan mengenai pertelaan sudah sangat dibutuhkan,” kata Basuki.
Basuki menjelaskan penerbitan seluruh peraturan wali kota pada Januari hingga Maret tersebut dilakukan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. “Peraturan wali kota adalah peraturan yang sifatnya menindaklanjuti peraturan daerah dan biasanya disusun dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah,” katanya. Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Yogyakarta Ervian Parmunadi mengatakan, masih akan melakukan komunikasi dengan pimpinan dewan untuk meminta penjadwalan pembahasan Program Legislasi Daerah 2014. Prolegda 2014 berisi 22 rancangan peraturan daerah, dan 12 di antaranya merupakan inisiatif dari pemerintah kota.
Sumber: Kantor Berita Antara
Sumber: http://mataramcity.com/