Dihubungi via pesan singkat, Marzuki mengatakan DPT menentukan kualitas demokrasi di Indonesia lewat pemilu sehingga kesalahan DPT harus diselesaikan lebih dulu. Menurut Marzuki, KPU sebaiknya menyampaikan terus terang dan meminta kesepakatan partai-partai politik peserta pemilu terkait jumlah DPT yang akan ditetapkan sekaligus menawarkan opsi perbaikan DPT, sambil tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan.