Masyarakat Disarankan Gunakan “kontrak Politik” Dalam Pemilu

“Menurut saya sistem kontrak politik akan lebih jelas dan efektif daripada mengharap ‘money politics’ (politik uang),” lanjut Ketua Program Studi (Prodi) Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unlam tersebut, di Banjarmasin, Jumat.

Sementara politik uang, selain manfaatnya terkesan sesaat, juga kecil dan sangat personal atau cenderung individual, lanjutnya menjawab Antara Kalimantan Selatan, usai dialog interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI) Banjarmasin.

Dalam perjanjian atau kontrak politik, misalnya si caleg akan memperjuang perbaikan jalan lingkungan atau hal-hal lain yang bersifat kepentingan umum, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.

“Jadi kalau caleg itu nanti terpilih sebagai wakil rakyat, maka secara moral berkewajiban merealisasi atau memperjuangkan yang termuat dalam kontrak politik tersebut,” lanjutnya.

Mengenai kemungkinan permainan politik uang semakin menjadi-jadi pada Pemilu 2014, dia menyatakan, hal tersebut mungkin saja terjadi, kalau melihat fenomena masyarakat serta pemain-pemain politik belakangan ini.

Sumber: Kantor Berita ANTARA