Meski demikian, Jokowi mengakui dirinya tidak memiliki kewenangan untuk bisa menolak apalagi membatalkan keberadaan peraturan yang mengatur tentang izin produksi mobil murah dan ramah lingkungan itu. Hanya saja, sebagai kepala Daerah, dirinya akan terus berupaya mengantisipasi efek negatif dari kebijakan mobil murah ini diantaranya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti sistem jalan berbayar atau ERP penerapan ganjil genap dan pemberlakuan pajak khusus.