Jakarta (05/01/2012) Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau ontras menilai Aparat kepolisian bergerak secara sistematis dalam pembubaran aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Padahal sebelumnya, kapolri memastikan kepolisian tidak bergerak sporadis dalam insiden itu. Dalam audiensi dengan komisi 3 DPR di gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta, Koordinator Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar mengatakan berdasarkan investigasi kontras pada 27 Desember 2011 warga di sekitar pelabuhan menyatakan aparat kepolisian mulai dari masuk ke pelabuhan sampai adanya aksi penembakan dipimpin langsung oleh Kapolresta Bima, NTB. Aparat yang dikerahkan pun berasal dari beragam kesatuan seperti brimob, dalmas, reserse kriminal intel, polisi huru-hara atau PHH. Bahkan ada saksi yang melihat Wakapolda NTB juga hadir ketika penyerangan tersebut dengan memakai pakaian bebas dan berdiri di perempatan jalan menuju Pelabuhan Sape. Menurut Haris temuan lainnya adalah adanya mobilisasi intel yang ikut menyerang dengan menggunakan senjata secara terbuka .
Koordinator Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar menegaskan aparat kepolisian sudah melakukan pelanggaran HAM. Hal ini diindikasikan dari polisi yang melepas tembakan dari jarak 10 sampai 15 meter padahal warga tidak ada yang memegang senjata. Bahkan ada seorang ibu yang mengaku ditembak polisi dari jarak 3 meter. Polisi juga diketahui memukuli warga kemudian menembaki warga tersebut. Jenis peluru yang ditemukan ada 3 macam yaitu peluru karet, timah dan peluru tajam. (eko/nuk)