Jakarta (27/12/2011) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kapolri Jenderal Timur, Pradopo agar menghindari segala bentuk kekerasan atau kontak fisik dalam pembubaran massa. Peringatan ini disampaikan Presiden Yudhoyono menyusul terjadinya insiden bentrokan Bima antara demonstran dengan aparat kepolisian. Ditemui di kantor kepresidenan Jakarta, Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha mengatakan Presiden juga sudah menginstruksikan kepada Kapolri untuk segera berkoordinasi dengan Polda setempat dan melakukan pengusutan,jika memang benar ada upaya provokasi dalam aksi unjukrasa tersebut.
Presiden Yudhoyono, kata Julian masih menunggu laporan hasil investigasi Kepolisian. Julian berpendapat persoalan di Bima harus dilihat secara jernih dan memastikan Polri tidak akan melakukan tebang pilih dalam kasus ini. Termasuk bila nantinya ada tindakan di luar standar operasional prosedur maka pelakunya akan diproses.
Daftar Kekerasan oleh Polri Bertambah Pada kesempatan terpisah, pengamat politik dari LIPI, Indria samego menilai keberpihakan pemerintah pada rakyat dinilai masih sebatas retorika yang sulit diimplementasikan. Dalam acara refleksi akhir tahun lembaga CIDES di Jakarta hari ini, Indria mengatakan kebijakan pemerintah saat ini masih berpihak kepada pengusaha daripada kepada rakyat kecil. Menurutnya mustahil tragedi Mesuji dan Bima bisa terjadi kalau pemerintah berpihak pada rakyat.
Apalagi hal ini diperparah dengan pendekatan represif dari kepolisian yang membuat daftar kekerasan oleh aparatur negara kepada rakyat makin bertambah banyak. Hal ini seolah menjadi ironi dari realisasi janji Presiden Yudhoyono yang menekankan pendekatan pro growth, pro poor dan pro job dalam pembangunan nasional. Terkait insiden Bima, Kapolri Jenderal Pol Timur, Pradopo hari ini mengunjungi Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungan ini, Kapolri memberikan sejumlah istruksi kepada aparat di NTB. Selain itu, kapolri juga menggelar pertemuan dengan tokoh dan masyarakat Bima untuk melakukan dialog. (eko/pum/wid)