DPRD Sumut Setujui Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran

 Keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan persetujuan dari 10 fraksi di DPRD Sumut melalui rapat paripurna di Medan, Selasa.

Secara bergantian, juru bicara fraksi di lingkungan DPRD Sumut menyampaikan pendapat berisi saran dan masukan sebelum pengambilan keputusan untuk menyetujui pemekaran tersebut.

Persetujuan tersebut diberikan dengan harapan pemekaran tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah yang berdekatan dengan Danau Toba itu.

Setelah menyetujui pemekaran tersebut, DPRD Sumut membentuk tim perumus untuk menyiapkan surat keputusan yang berisi sejumlah ketentuan dan kewajiban Pemprov Sumut.

Ketika membacakan hasil rumusan, anggota DPRD Sumut Irwansyah Damanik mengatakan, pihaknya menyepakati pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran dengan ibukota Perdagangan yang berada di Kecamatan Bandar.

Kabupaten yang baru tersebut terdiri dari 15 kecamatan yakni, Siantar, Gunung Malela, Gunung maligas, Bandar, Pematang Bandar, Tapian Dolok, Dolo Batunanggar, Bandar Huluan, Bandar Masilam, Jawa Maraja Bajambi, Hutabayu Raja, Bosar Maligas, Ujung Padang, Tanah Jawa, dan Hatonduhan.

Kemudian, Pemprov Sumut diharapkan dapat memberikan anggaran hibah selama dua berturut-turut untuk membiayai pemerintahan di kabupaten baru tersebut yang akan ditampung dalam APBD Sumut.

Pemprov Sumut juga diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di kabupaten yang akan dimekarkan tersebut.

Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon yang turut menyaksikan rapat paripurna tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas respon positif DPRD Sumut dengan menyetujui pemekaran itu.

“Kami sudah lama merindukan pemekaran ini,” kata politisi Partai Golkar itu.

Pihaknya berkeyakinan Kabupaten Simalungun Hataran akan berkembang dengan baik karena memiliki berbagai sumber daya yang cukup banyak, mulai dari perkebunan, pertanian, industri, hingga aktivitas perdagangan.

“Potensinya luar biasa, semua ada di sini, daerah ini juga merupakan lumbung beras,” katanya didampingi sejumlah tokoh masyarakat Simalungun Hataran.

Pihaknya akan berangkat ke Jakarta untuk menemui pimpinan DPR RI agar dapat menindaklanjuti persetujuan DPRD Sumut sehingga pemekaran dan pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran segera direalisasikan.