DPR Sahkan UU Tentang Pendanaan Terorisme

Jakarta (12/02/2013), pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengesahkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pendanaan Terorisme. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan bisa semakin mempersempit ruang gerak teroris untuk pendanaan. Ditemui usai sidang paripurna di Gedung MPR/DPR RI hari ini, Ketua Pansus Adang Daradjatun mengatakan Undang-undang ini mengatur mekanisme pengawasan terhadap kegiatan pengiriman uang untuk pendanaan terorisme. Selain itu, undang-undang ini juga memberi payung hukum bagi masyarakat yang tidak terbukti terkait pendanaan terorisme untuk mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi dari negara akibat kegiatan pemblokiran rekening sekaligus untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian.(eko/nuk)