Presiden SBY Minta Penegak Hukum Tidak Saling Melemahkan

Jakarta (16/08/2012) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan antar penegak hukum tidak saling melemahkan  tapi menjalin kebersamaan. Dalam pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR dan DPD RI di gedung MPRDPR RI Jakarta, hari ini Presiden Yudhoyono, mengatakan kalau terjadi perbedaan pandangan proses hukum harus tetap berjalan sesuai perundang-undangan yang mengaturnya. Penegakkan hukum terletak pada keberpihakan mengungkap penyimpangan bukan menutup-nutupinya. Presiden Yudhoyono menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu agar memberi efek jera dan kesetaraan di depan hukum. Menurut Presiden  Perang terhadap korupsi tidak boleh berhenti. Untuk itu, penegak hukum tidak boleh diintervensi. Dalam kesempatan ini, Presiden Yudhoyono meminta BPK, KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan BPKP benar-benar mencegah praktek korupsi yang menyimpangkan dana APBN dan APBD. Presiden Yudhoyono juga mendorong jajaran Kepolisian, Kejaksaan  Agung, dan jajaran Mahkamah Agung bisa seperti KPK yang tegas dan bekerja keras menegakkan hukum.

DPR Minta Peringatan HUT RI Jadi Ajang Introspeksi

Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Alie menghimbau agar peringatan kemerdekaan Indonesia ke-67 dijadikan momentum untuk bercermin, instropeksi dan refleksi untuk memastikan arah perjalanan bangsa Indonesia. Dalam sambutan Sidang bersama DPR dan DPD RI di Gedung MPR DPR RI Jakarta, hari ini Marzuki Alie, mengatakan masih banyak yang harus ditata, dirawat dan dikelola dari Indonesia. Meski begitu, indonesia juga mampu membuktikan diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia seperti membuka ruang demokrasi melalui amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang lainnya. Menurut Marzuki peradaban demokrasi tersebut harus bersendikan hakikat kemanusiaan dan keadilan sosial menjunjung supremasi hukum, HAM dan pluralisme dalam bingkai kebangsaan serta memberi penguatan bagi pembangunan karakter bangsa.  Dalam sambutan sidang bersama DPR dan DPD RI ini Ketua DPR RI, Marzuki Alie memberi apresiasi pada sejumlah kelompok tokoh masyarakat teladan yang berada dalam koordinasi kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah. Sidang bersama ini dihadiri mantan presiden BJ Habibie, Mantan Wakil Presiden, Hamzah Has dan Jusuf Kalla mantan ketua DPR RI, Akbar Tanjung menteri kabinet Indonesia bersatu jilid 2, anggota DPR dan anggota DPD RI  serta para dubes negara sahabat untuk Indonesia. (eko/nuk)