KPK Akan Benahi Sistem Layanan Pemerintahan

Jakarta [04/08] – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] akan terus menindaklanjuti temuan hasil  inspeksi mendadak [sidak] untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Hal ini untuk mengevaluasi hasil sidak ke Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat dan ke Bandara Soekarno-Hatta. 

Dalam evaluasi ini, KPK berencana mengundang LSM Migrant Care untuk mengintegrasikan data yang mereka miliki, mengenai kesaksian TKI yang mengaku diperas. Sementara untuk proses uji KIR, KPK akan membeberkan hasil studinya pertengahan Agustus ini. 

“Kalau bisa minggu ini juga karena KPK punya studi, Migrant Care punya studi. Nah, itu kami mau integrasikan. Nah yang menarik nanti dari Migrant Care, teman-teman akan bawa orang yang pernah diperas. Jadi nanti ada testimoninya, jadi mungkin akan lebih menarik lagi. Terus kalau yang KIR itu, review kami adalah, kami janji minggu ke-3 Agustus, sebelum ke-4 kami akan beberkan semua hasil studi kami dan hasil sidak. Supaya nanti kemudian ada perubahan governance diproses KIR itu akan lebih bagus lagi,” ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto saat halal bil halal dengan karyawan dan wartawan KPK, Senin [04/08]. 

Ke depannya, KPK akan mendiskusikan rencana untuk melakukan sidak ke tempat layanan publik lainnya. Meski begitu, hal ini masih menunggu masukan masyarakat, termasuk kesiapan satgas KPK untuk melaksanakan sidak. 

“Kami mau lihat itu, nanti kalau ada masukan dari masyarakat, satgas-satgas akan diputuskan kemana lagi sidaknya itu. karena ini nggak mungkin diselesaikan melalui sidak,” tambah Bambang. 

Menurut Bambang, sidak merupakan cara baru untuk KPK, dalam upaya memberantas korupsi skala kecil. Strategi baru ini disebutnya sebagai soft enforcement untuk memberikan shock teraphy. Strategi baru ini memang sengaja dikedepankan untuk menyasar korupsi skala kecil, yang selama ini belum tersentuh KPK. 

“Dalam soft enforcement itu memang shocking melalui sidak. Tapi nanti perbaikannya itu membangun governane proses melalui pelayanan publik. Supaya nanti bisa meminimalisasi potensi pemerasan percaloan dan lain lain. Jadi ini memang agak beda strateginya,” tambahnya. ¬´ [foto Antara]